nusakini.com-Sragen- Daging menjadi bahan pangan utama yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kehalalan daging menjadi hal mutlak yang harus dipastikan dalam penyelenggaraan jaminan poduk halal.  

Sehubungan itu, Kemenag bersama Kementerian Pertanian dan Polri bersinergi dalam pengawasan penyembelihan di rumah pemotongan hewan (RPH). Kementerian Agama diwakili Badan Penyelemggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), ; Kementerian Pertanian oleh Ditjen Peternakan dan Kesmavet, sedang Polri oleh Baharkam Mabes POLRI. 

Anggota Tim BPJPH Ahmad Saubari mengatakan, pelaksanaan pengawasan dikoordinir Ditjen Peternakan dan Kesmavet. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap RPH yang ada di kota provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. 

• Peaceful Muharam 1447 H, Gus Sastro: Budaya dan Ibadah Harus Saling Menghidupi
• Masjid Quba, Obrolan Tentang Sejarah, Spiritualitas, dan Nilai Sosial
• Menikmati Jajan Pasar Indonesia di Terminal Syib Amir
• Menag Lepas Pemulangan Kloter 01 Embarkasi Makassar
• Fikih Haji yang Manusiawi

"Titik penekanan pengawasan Ditjen Peternakan dan Kesmavet dan Mabes POLRI pada larangan penyembelihan betina produktif. Sedangkan BPJPH pada titik kritis kehalalan daging yang beredar," ujar Saubari saat melakukan pengawasan di RPH Sragen.

Menurut Saubari, pengawasan terpadu merupakan langkah strategis dalam upaya pengendalian jaminan kehalalan daging yang beredar. Penyembelihan harus dilakukan dengan baik (ihsan), di antaranya dengan melakukan pemisahan tempat penyembelihan dengan tempat hewan yang dipersiapkan untuk penyembelihan.  

"Seharusnya hewan yang belum disembelih tidak melihat hewan lain yang sedang disembelih. Terjadinya hal itu tentu akan berdampak tidak baik terhadap psikologis hewan tersebut," tuturnya.   

"RPH merupakan tempat awal daging berasal. Oleh karena itu. penyembelihan hewan harus dipastikan kehalalannya," lanjutnya.  

Saubari menegaskan bahwa RPH harus memiliki juru sembelih bersertifikat halal sebagai standar pelaksanaan jaminan halal. (p/ab)